BATAM, siberpublik– Peredaran rokok yang diduga ilegal dengan merek LENOX di Kota Batam kembali menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian aparat penegak hukum. Produk rokok yang disebut-sebut tidak dilengkapi pita cukai tersebut dikabarkan masih mudah ditemukan di sejumlah warung hingga toko grosir dengan harga sekitar Rp10.000 per bungkus berisi 16 batang.
Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini bukan sekadar persoalan perdagangan rokok murah. Ada persoalan lebih besar yang harus dijawab, mulai dari dugaan pelanggaran ketentuan cukai, potensi hilangnya penerimaan negara, hingga efektivitas pengawasan terhadap jalur masuk dan distribusi barang di wilayah Batam.
Harga Rp10.000 untuk satu bungkus berisi 16 batang tentu menjadi perhatian. Produk yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dengan produk legal yang menjalankan kewajiban perpajakan dan cukai sesuai ketentuan.
Batam merupakan kawasan perdagangan dan industri strategis yang memiliki posisi geografis berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Dengan karakteristik wilayah kepulauan dan aktivitas distribusi barang yang tinggi, pengawasan terhadap peredaran barang ilegal seharusnya menjadi salah satu prioritas utama.
Namun, ketika rokok yang diduga tanpa pita cukai disebut-sebut dapat ditemukan di sejumlah titik penjualan, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana barang tersebut masuk, siapa yang memasok, dan sejauh mana pengawasan dilakukan?
Jangan Hanya Menindak Warung, Bongkar Aktor di Balik Distribusi
Persoalan yang harus menjadi perhatian bukan hanya keberadaan rokok LENOX di tingkat pengecer. Aparat perlu menelusuri siapa pihak yang berada di belakang rantai distribusinya.
Dari mana sumber pasokan rokok tersebut? Apakah terdapat gudang penyimpanan di Batam? Siapa distributor yang menyalurkan barang ke toko-toko? Apakah peredarannya melibatkan jaringan pemasok lintas wilayah?
Pertanyaan tersebut harus dijawab melalui penyelidikan yang serius dan terukur.
Jika penindakan hanya dilakukan terhadap pedagang kecil, sementara pemasok utama dan jaringan distribusi tidak tersentuh, maka persoalan ini berpotensi terus berulang.
Warung dan toko hanyalah titik akhir penjualan. Ada rantai distribusi yang perlu dibongkar untuk mengetahui bagaimana produk tersebut bisa beredar hingga menjangkau konsumen.
Bea Cukai Batam dituntut tidak hanya melakukan pengawasan di jalur masuk barang, tetapi juga memperkuat penelusuran terhadap peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai di pasaran.
Potensi Penerimaan Negara Jangan Sampai Bocor
Cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Peredaran rokok yang terbukti melanggar ketentuan cukai berpotensi mengurangi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.
Apabila distribusi berlangsung dalam jumlah besar dan terus berulang, potensi kehilangan penerimaan negara tentu perlu dihitung secara serius.
Meski demikian, besaran kerugian negara dalam persoalan LENOX belum dapat dipastikan tanpa data jumlah barang, jenis pelanggaran, tarif cukai, serta hasil pemeriksaan otoritas terkait.
Karena itu, transparansi dan penjelasan dari Bea Cukai menjadi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana persoalan ini telah ditangani.
Jangan sampai peredaran rokok yang diduga tanpa pita cukai terus menjadi pembicaraan, sementara asal barang, jalur distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab belum terungkap.
Polda Kepri dan Bea Cukai Diminta Tidak Tutup Mata
Polda Kepulauan Riau bersama Bea Cukai Batam perlu memberikan perhatian serius terhadap informasi peredaran rokok LENOX tersebut.
Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sumber barang, jalur pemasukan, lokasi penyimpanan, distributor, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali distribusi.
Apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat atau pihak tertentu dalam melancarkan peredaran barang ilegal, dugaan tersebut harus diperiksa secara profesional dan transparan berdasarkan bukti.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik juga perlu mengetahui apakah selama ini sudah ada penindakan terhadap produk tersebut, berapa jumlah barang yang pernah diamankan, serta apakah penyelidikan telah menyentuh pihak pemasok dan distributor.
Sebab, penindakan yang hanya menyasar pengecer tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sumber pasokan masih terus beroperasi.
Batam Jangan Menjadi Surga Rokok Ilegal
Persoalan ini seharusnya menjadi ujian bagi keseriusan pengawasan di wilayah Batam. Sebagai kawasan strategis dengan aktivitas perdagangan yang tinggi, Batam membutuhkan pengawasan yang kuat, konsisten, dan tidak tebang pilih.
Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi operasi penertiban sesaat. Yang dibutuhkan adalah penindakan sampai ke akar persoalan.
Bea Cukai Batam harus mampu menjelaskan langkah konkret pengawasan terhadap peredaran rokok yang diduga tanpa pita cukai. Polda Kepri juga diharapkan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi tindak pidana maupun jaringan distribusi ilegal.
Jika memang terdapat pelanggaran, bongkar sumber pasokannya. Jika ada gudang penimbunan, telusuri pemilik dan pengelolanya. Jika terdapat distributor yang terlibat, proses sesuai hukum.
Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas terhadap pedagang kecil, tetapi tidak mampu menjangkau pihak yang diduga mengendalikan bisnis di belakangnya.
Kini masyarakat menunggu jawaban dan tindakan nyata. Sebab, persoalan rokok LENOX bukan semata-mata tentang harga murah Rp10.000 per bungkus, melainkan tentang kepatuhan terhadap hukum, perlindungan penerimaan negara, dan integritas pengawasan di wilayah Kepulauan Riau.
Bea Cukai Batam dan Polda Kepri perlu membuktikan bahwa pengawasan bukan sekadar slogan. Bongkar jalurnya, telusuri pemasoknya, ungkap jaringannya, dan tindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum.








