Penggusuran Kampung Wali Melayu Disorot, Dugaan Mafia Lahan Mencuat: Belasan Warga Mengaku Kehilangan Rumah Tanpa Ganti Rugi

BATAM, siberpublik.my.id– Penggusuran permukiman di Kampung Wali Melayu, RT 002/RW 011, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, menyisakan persoalan serius. Di tengah sengketa lahan yang berkaitan dengan alokasi kepada PT Putra Jaya Sejati (PT PJS), belasan warga mengaku kehilangan tempat tinggal tanpa memperoleh ganti rugi yang sepadan. Bahkan, muncul dugaan praktik mafia lahan yang disebut telah dilaporkan warga kepada pihak kepolisian.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut sengketa penguasaan tanah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih jauh, terdapat nasib warga yang mengaku telah membeli lahan, mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah untuk membangun rumah, tetapi kini harus menghadapi penggusuran dan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerugian mereka.

Pertanyaan mendasar pun mencuat: bagaimana warga bisa membeli lahan, mendirikan rumah, dan menetap selama bertahun-tahun, tetapi kemudian harus kehilangan tempat tinggal akibat sengketa penguasaan tanah yang status dan riwayat transaksinya belum sepenuhnya terang bagi mereka?

Informasi yang dihimpun awak media di lapangan menyebutkan, persoalan lahan tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Warga bahkan mengaku menjadi korban dugaan praktik mafia lahan dan menyebut persoalan tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

“Lahan ini tidak memiliki status seperti itu. Lahan tersebut hanya diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Mohon maaf, warga di sini merasa menjadi korban mafia lahan. Bahkan, oknum yang diduga terlibat sudah dilaporkan oleh warga ke pihak Polres,” ungkap seorang narasumber yang mengetahui persoalan tersebut.

Pernyataan itu membuka persoalan yang lebih luas. Jika benar terdapat pihak yang memperjualbelikan lahan tanpa memiliki hak atau kewenangan yang sah, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai transaksi, termasuk pihak yang menjual, pihak yang menerima pembayaran, serta pihak yang diduga memperoleh keuntungan.

Jangan sampai warga yang mengaku sebagai pembeli justru menjadi pihak paling dirugikan, sementara pihak yang diduga berada di balik transaksi bermasalah belum terungkap.

Tawaran Rp3,5 Miliar dan Pernyataan Tidak Ada Lagi Sagu Hati

Dalam penjelasan mengenai penyelesaian sengketa lahan yang dikuasai Limin atau Muslimin, narasumber tersebut juga menegaskan bahwa tawaran uang yang disebut mencapai Rp3,5 miliar bukan berasal dari Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam.

Informasi yang beredar menyebutkan, Limin pernah memperoleh tawaran sekitar Rp3,5 miliar dari perusahaan sebagai uang sagu hati. Sementara itu, nilai yang dimintanya disebut berada pada kisaran Rp8 miliar.

“Bukan dari pemerintah kota. Itu merupakan uang sagu hati dari perusahaan,” jelasnya.

Namun, pernyataan lain yang disampaikan narasumber tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai peluang penyelesaian bagi warga terdampak.

“Intinya, kalau Tim Terpadu sudah turun, tidak ada lagi sagu hati,” ujarnya.

Pernyataan tersebut perlu diperjelas. Apakah yang dimaksud adalah tidak ada lagi tawaran sagu hati kepada Limin, atau kebijakan itu juga berdampak terhadap warga lain yang mengaku telah membeli lahan dan membangun rumah di kawasan tersebut?

Sebab, uang sagu hati tidak otomatis sama dengan ganti rugi yang memiliki dasar, mekanisme, dan konsekuensi hukum tertentu. Status pembayaran, pihak yang menawarkan, dasar penilaian, objek yang diperhitungkan, serta pihak yang berhak menerima perlu dijelaskan secara terbuka.

Penyelesaian yang dibicarakan dengan satu pihak juga belum tentu menjawab kerugian warga lainnya. Setiap klaim harus diperiksa berdasarkan dokumen transaksi, bukti pembayaran, riwayat penguasaan tanah, status bangunan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Warga Mengaku Investasikan Lebih dari Rp1 Miliar, Tawaran Hanya Rp27 Juta

Keluhan juga disampaikan seorang perempuan yang tinggal di kawasan Kampung Wali Melayu. Ia mengaku pernah dipanggil pihak Ditpam untuk membahas persoalan lahan dan menerima tawaran kompensasi sebesar Rp27 juta.

Menurut pengakuannya, nilai tersebut sangat jauh dari total pengeluaran yang telah dikeluarkannya untuk membeli tanah dan membangun rumah, yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat penjelasan bahwa angka tawaran masih bisa dibicarakan. Pihak Ditpam, menurut keterangannya, akan kembali menghubunginya setelah melakukan koordinasi dengan perusahaan.

Namun, hingga waktu yang disampaikannya kepada awak media, panggilan lanjutan yang dijanjikan itu disebut belum diterima. Ia turut menyebut nama Pak A sebagai pihak yang dinantikannya untuk memberikan kabar mengenai kelanjutan pembahasan tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sekitar belasan warga mengaku belum menerima kompensasi atas rumah atau bangunan yang terdampak penertiban.

Mereka mengaku membeli lahan dan membangun rumah menggunakan biaya sendiri. Kini, di tengah sengketa yang melibatkan pihak lain, mereka harus menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal dan nasib harta benda yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Bagi warga, rumah bukan sekadar bangunan fisik. Rumah merupakan tempat berlindung sekaligus hasil perjuangan ekonomi keluarga. Karena itu, setiap tindakan penertiban yang berdampak terhadap tempat tinggal masyarakat semestinya disertai penjelasan mengenai dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme penyelesaian bagi warga yang merasa dirugikan.

Klaim warga bahwa mereka telah membeli lahan memang tidak serta-merta membuktikan kepemilikan yang sah. Namun, bukti transaksi, pembayaran, riwayat penguasaan, dan keterangan pihak yang menjual juga tidak boleh diabaikan begitu saja.

Jika terdapat dugaan penjualan lahan oleh pihak yang tidak berwenang, penyelidikan semestinya tidak berhenti pada keberadaan bangunan yang telah didirikan warga. Rantai transaksi dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan juga perlu ditelusuri.

Jangan sampai rumah warga telah dibongkar, tetapi pertanyaan mengenai siapa yang menjual lahan, siapa yang menerima uang, dan siapa yang harus bertanggung jawab justru tidak pernah mendapatkan jawaban.

Penetapan PTUN Tanjung Pinang Menambah Dimensi Hukum

Persoalan Kampung Wali Melayu juga berkaitan dengan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang.

Dalam Penetapan Nomor 36/G/2026/PTUN.TPI tertanggal 28 Oktober 2026, majelis hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala BP Batam Nomor 51 Tahun 2013 beserta tindakan administrasi lain yang berkaitan dengan keputusan yang disengketakan, sampai terdapat putusan akhir, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan.

Perkara tersebut berkaitan dengan keputusan alokasi lahan kepada PT Putra Jaya Sejati. Permohonan penundaan diajukan dengan alasan adanya risiko kerugian yang sulit dipulihkan apabila tindakan terhadap objek sengketa tetap dilaksanakan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Penetapan ini menjadi aspek hukum penting yang perlu dicermati seluruh pihak. Meski demikian, penundaan pelaksanaan keputusan bukanlah putusan akhir yang otomatis membatalkan alokasi lahan ataupun menetapkan kepemilikan seluruh bidang tanah kepada salah satu pihak.

Hal yang perlu diperiksa secara cermat adalah hubungan antara objek sengketa dengan tindakan penertiban di lapangan, tanggal pelaksanaan pembongkaran, serta waktu ketika pihak pelaksana menerima atau mengetahui adanya penetapan pengadilan.

Informasi yang tersedia menyebutkan bahwa surat perintah pembongkaran Tim Terpadu tertanggal 14 Oktober 2026, sedangkan penetapan PTUN diterbitkan pada 28 Oktober 2026.

Dengan demikian, kronologi pembongkaran aktual dan penerimaan penetapan pengadilan oleh pihak-pihak terkait harus dipastikan sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perintah pengadilan.

Apabila terdapat tindakan yang secara langsung tercakup dalam penetapan penundaan dan tetap dilaksanakan setelah pihak terkait mengetahui serta wajib mematuhinya, persoalan tersebut perlu diperiksa berdasarkan isi penetapan dan fakta di lapangan.

Sebaliknya, penetapan penundaan juga tidak dapat ditafsirkan sebagai penyelesaian final atas seluruh sengketa kepemilikan tanah. Perkara pokok tetap harus diputus melalui proses hukum yang berlaku.

Jangan Hanya Bangunan yang Dibongkar, Dugaan Transaksi Juga Harus Diusut

Penggusuran Kampung Wali Melayu kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari pihak-pihak terkait.

Bagaimana proses jual beli lahan tersebut berlangsung? Siapa pihak yang menawarkan dan menerima pembayaran dari warga? Apakah transaksi dilakukan berdasarkan hak atau kewenangan yang sah? Bagaimana mekanisme perlindungan terhadap warga yang mengaku membeli lahan dengan itikad baik? Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak hanya berhenti pada penertiban bangunan, sementara dugaan praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat tidak ditelusuri secara menyeluruh.

Pemerintah dan pihak terkait juga perlu menjelaskan bagaimana nasib belasan warga yang mengaku telah membeli tanah dan membangun rumah, terutama apabila mereka bukan pihak utama dalam sengketa yang sedang berlangsung.

Jika terdapat dugaan transaksi lahan yang tidak sah, aparat penegak hukum perlu menelusurinya. Jika terdapat persoalan administrasi, hal itu harus diperiksa. Apabila ditemukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun penetapan pengadilan, harus tersedia mekanisme pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.

Penertiban tidak seharusnya menjadi akhir dari penyelesaian, terlebih ketika dugaan kerugian warga dan persoalan transaksi lahan masih menyisakan banyak tanda tanya.

Kasus Kampung Wali Melayu memperlihatkan bahwa konflik lahan dapat berdampak jauh melampaui para pihak yang tercantum dalam perkara. Warga yang mengaku membeli lahan dan membangun rumah kini mempertanyakan kepastian tempat tinggal, nilai kerugian, serta pihak yang harus bertanggung jawab atas transaksi yang telah mereka lakukan.

Publik kini menanti penjelasan terbuka dari BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Ditpam, PT Putra Jaya Sejati, serta aparat penegak hukum. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya status sebidang tanah, melainkan juga kepastian hukum dan nasib masyarakat yang mengaku menjadi korban dalam pusaran sengketa tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *