Batam,siberpublik— Langkah Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang tengah menggencarkan pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi menjadi momentum untuk membuka pengawasan lebih luas terhadap rantai distribusi beras di daerah.
Di Batam, sorotan mengarah ke sebuah gudang beras di kawasan Simpang Neraka, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar. Gudang tersebut diduga menjalankan aktivitas pengemasan ulang (repacking) beras menggunakan mesin khusus.
Tak hanya soal aktivitas pengemasan, keberadaan gudang itu juga dipertanyakan karena disebut tidak menampilkan papan nama maupun identitas perusahaan secara terbuka di lokasi operasional.
Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar: siapa pengelola gudang tersebut, dari mana beras diperoleh, atas nama perusahaan apa kegiatan dilakukan, serta apakah seluruh aktivitas pengemasan dan distribusinya telah memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi pangan?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika pemerintah pusat sedang melakukan pengawasan ketat terhadap dugaan penyimpangan dalam perdagangan beras, termasuk kemungkinan beras reguler yang dikemas atau dipasarkan dengan label tertentu sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi.
Bukan Sekadar Cek Gudang
Jika informasi mengenai keberadaan mesin repacking tersebut benar, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kondisi fisik gudang.
Instansi berwenang perlu menelusuri asal-usul beras, dokumen pembelian dan distribusi, legalitas badan usaha, izin kegiatan, proses pengemasan, label kemasan, berat bersih, mutu beras, hingga jalur distribusi produk setelah dikemas.
Pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah produk yang beredar sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasan.
Sebab, persoalan beras bukan sekadar perdagangan komoditas. Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menyangkut kepentingan konsumen dan stabilitas pangan.
Batam Jangan Hanya Jadi Penonton
Dengan posisi Batam sebagai wilayah perdagangan dan distribusi barang yang strategis, pengawasan terhadap gudang-gudang pangan perlu dilakukan secara serius dan terukur.
Karena itu, muncul dorongan agar gudang beras di Simpang Neraka tersebut masuk dalam daftar lokasi yang diverifikasi atau diperiksa dalam agenda pengawasan pangan di Batam.
Sidak diperlukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan secara legal, transparan, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Jika seluruh dokumen dan aktivitasnya sesuai aturan, pemeriksaan justru dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusaha sekaligus menghilangkan kecurigaan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, aparat dan instansi terkait memiliki dasar yang jelas untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Pemerintah Diminta Berani Buka Hasil Pemeriksaan
Publik juga membutuhkan transparansi setelah pemeriksaan dilakukan.
Apabila benar terdapat mesin repacking, masyarakat berhak mengetahui apakah penggunaannya memiliki dasar legalitas, siapa pemilik atau pengelolanya, serta apakah beras yang dikemas ulang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
Jangan sampai pengawasan hanya berhenti pada sidak dan pengambilan sampel tanpa ada kejelasan mengenai hasil akhirnya.
Komitmen pemerintah memberantas mafia pangan harus dibuktikan sampai ke tingkat distribusi daerah.
Batam pun seharusnya tidak luput dari pengawasan.
Masih Dugaan, Perlu Pembuktian
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan aktivitas repacking, kepemilikan mesin, maupun status legalitas gudang tersebut belum terverifikasi melalui pemeriksaan resmi instansi berwenang.
Karena itu, seluruh informasi tersebut masih bersifat dugaan dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Redaksi mendorong Bapanas, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan apabila memiliki kewenangan atas kegiatan tersebut.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi pengelola gudang, pemilik usaha, maupun pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
